Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Yogyakarta
Pelatihan komprehensif pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk PPK, PPTK, Pokja Pemilihan, dan staf keuangan instansi — mencakup Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021, e-Purchasing, SiRUP, LPSE, kontrak pemerintah, dan pencegahan temuan BPK. In-house di instansi Anda, dokumen SPJ lengkap.
Regulasi Utama Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Regulasi induk pengadaan pemerintah yang berlaku. Menetapkan prinsip, metode, pelaku, dan tata cara pengadaan. Diubah sebagian oleh Perpres 12/2021 untuk memperkuat UMKM dan produk dalam negeri.
Memperkuat keberpihakan pada produk dalam negeri (PDN) dan UMKM: ambang pengadaan langsung naik, kewajiban e-Purchasing diperluas, dan pengaturan P3DN dipertegas.
Petunjuk teknis pelaksanaan Perpres 16/2018 — mengatur detail prosedur, dokumen, dan standar untuk setiap metode pengadaan.
Mengatur penggunaan katalog elektronik nasional, sektoral, dan lokal. E-Purchasing wajib didahulukan jika barang/jasa tersedia di katalog LKPP.
Mengatur Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) — kompetensi, jenjang, angka kredit, dan kewenangan PPBJ dalam proses pengadaan.
Regulasi khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi: persyaratan SBUJK, SBU subkontraktor, dan K3 konstruksi yang wajib dipenuhi penyedia jasa konstruksi.
Metode Pengadaan (Perpres 16/2018 jo 12/2021)
| Metode | Nilai / Kondisi | Pelaksana | Catatan Penting |
|---|---|---|---|
| E-Purchasing | Wajib jika ada di e-Catalog | PPK / Pejabat Pengadaan | Didahulukan! Jika barang/jasa ada di katalog LKPP, e-purchasing WAJIB dilakukan terlebih dahulu. |
| Pengadaan Langsung | ≤ Rp 200 jt (B/PK/JL) atau ≤ Rp 100 jt (JK) | Pejabat Pengadaan (1 orang) | Tidak perlu tender — cukup 1 penawaran dan negosiasi. Wahana Totalita masuk kategori ini. |
| Penunjukan Langsung | Kondisi tertentu (darurat, satu penyedia) | PPK + Pokja | Harus ada justifikasi tertulis yang kuat. Sering jadi temuan BPK jika alasannya lemah. |
| Tender Cepat | Spesifikasi & harga sudah jelas di SIKAP | Pokja Pemilihan | Proses lebih cepat dari tender biasa — cocok untuk barang standar. |
| Tender / Seleksi | > Rp 200 jt (B/PK/JL) atau > Rp 100 jt (JK) | Pokja Pemilihan (min. 3 orang) | Proses pengumuman, dokumen, evaluasi, sanggah, penetapan pemenang. |
| Swakelola | Nilai bervariasi, tipe I–IV | PPK + Tim Pelaksana Swakelola | Bukan berarti bebas administrasi — tetap perlu perencanaan dan SPJ yang ketat. |
Peran & Tanggung Jawab dalam Pengadaan
Menetapkan PPK, Pokja, dan Pejabat Pengadaan. Bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran kegiatan secara keseluruhan. Menandatangani kontrak bernilai besar.
Menetapkan HPS dan spesifikasi teknis, menandatangani kontrak, mengendalikan pelaksanaan kontrak, menerima hasil pekerjaan, dan mengajukan pembayaran. Risiko hukum tertinggi.
Membuat dokumen pemilihan, melaksanakan proses tender/seleksi, mengevaluasi penawaran, menetapkan pemenang, dan membuat laporan pemilihan.
Khusus untuk pengadaan langsung dan penunjukan langsung di bawah ambang batas. Menetapkan penyedia, mengklarifikasi spesifikasi, dan mendokumentasikan proses.
Membantu PPK dalam administrasi kegiatan di SKPD: koordinasi teknis, verifikasi progres, penyiapan dokumen tagihan, dan monitoring pelaksanaan di lapangan.
Verifikasi kelengkapan dokumen pembayaran, penerbitan SPP dan SPM, koordinasi dengan BPPKAD/KPPN, dan penyusunan laporan keuangan kegiatan.
⚠️ Temuan BPK Paling Sering — Pahami Sebelum Terlambat
Berdasarkan laporan IHPS BPK, ini adalah temuan paling berulang dalam pengadaan pemerintah yang wajib diketahui setiap PPK dan Pokja:
Memecah satu paket besar menjadi beberapa paket kecil untuk menghindari tender (Pasal 22 Perpres 16/2018). Risiko: tuntutan pidana korupsi.
HPS jauh di atas atau di bawah harga pasar tanpa justifikasi yang memadai. Pembuatan HPS wajib berdasarkan survei harga yang terdokumentasi.
Spesifikasi teknis yang hanya bisa dipenuhi satu merek/penyedia tanpa justifikasi. Melanggar prinsip persaingan sehat.
Tidak mengenakan denda 1/1000 per hari kepada penyedia yang terlambat. BPK menghitung ini sebagai kerugian negara.
Pembayaran tidak sesuai volume/progres pekerjaan yang sebenarnya diselesaikan. Temuan paling sering di pekerjaan konstruksi dan barang.
Membeli barang melalui pengadaan langsung/tender padahal barang tersedia di katalog elektronik LKPP — melanggar kewajiban e-purchasing.
Program Pelatihan PBJP yang Tersedia
Alur Pengadaan Langsung (Nilai ≤ Rp 200 Juta)
Wahana Totalita termasuk dalam kategori ini. Berikut alur standar yang wajib dipahami PPK dan Pejabat Pengadaan:
PPK menetapkan spesifikasi teknis, HPS (berdasarkan survei harga), dan rancangan kontrak/SPK.
Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) penyedia yang memenuhi kualifikasi, meminta penawaran harga.
Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga agar sesuai atau di bawah HPS.
PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada penyedia yang ditetapkan.
PPK menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak — memuat ruang lingkup, harga, dan waktu.
Penyedia melaksanakan pekerjaan. Setelah selesai dan BAST ditandatangani, PPK mengajukan pembayaran.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa perbedaan PPK, PPTK, dan Pokja Pemilihan?
PPK bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kontrak dan pembayaran. PPTK membantu PPK secara teknis di SKPD. Pokja Pemilihan melaksanakan proses tender/seleksi pemilihan penyedia.
Apa saja metode pengadaan berdasarkan Perpres 16/2018?
E-Purchasing (wajib jika ada di e-catalog), Pengadaan Langsung (≤ Rp 200 jt), Penunjukan Langsung, Tender Cepat, Tender, dan Seleksi.
Apa temuan BPK yang paling sering terjadi dalam pengadaan?
Pemecahan paket pengadaan, HPS tidak wajar tanpa survei pasar, spesifikasi mengarah ke merek, denda keterlambatan tidak dipungut, dan tidak memanfaatkan e-katalog.
Apakah Wahana Totalita terdaftar di PADI dan LPSE?
Ya. PT Kreasi Ultimate Berjaya (Wahana Totalita) terdaftar di PADI UMKM dan LPSE untuk kategori Pendidikan dan Pelatihan. Pengadaan langsung dapat diproses tanpa tender untuk paket di bawah Rp 200 juta.
Apa itu SiRUP dan mengapa wajib diisi sebelum pengadaan?
SiRUP adalah Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP tempat instansi wajib mengumumkan rencana pengadaan sebelum proses dimulai.
Berapa denda keterlambatan penyedia dan bagaimana menghitungnya?
Denda adalah 1/1000 dari nilai kontrak per hari kalender keterlambatan sesuai Perlem LKPP 12/2021. Denda ini wajib dipungut agar tidak menjadi temuan kerugian negara oleh BPK.
Siap Meningkatkan Kompetensi Pengadaan Tim Anda?
Hubungi kami untuk mendapatkan proposal pelatihan PBJP yang disesuaikan — in-house di instansi Anda, jadwal fleksibel, instruktur berpengalaman, dan dokumen SPJ lengkap siap pakai.
Pengadaan langsung tanpa tender · LPSE & PADI terdaftar · Nilai di bawah Rp 200 juta
💬 Hubungi Kami via WhatsApp: 0877-5915-1278