Pusat Regulasi & Peraturan K3 Indonesia

1. Tingkat Undang-Undang (UU)

Landasan payung hukum tertinggi, seperti UU No. 1 Tahun 1970 (Keselamatan Kerja), UU No. 13 Tahun 2003 (Ketenagakerjaan), dan UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) yang memuat hak konstitusional dan tanggung jawab pidana pengurus.

2. Peraturan Pemerintah (PP)

Aturan pelaksanaan operasional lintas kementerian, seperti PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3 dan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Persetujuan Lingkungan dan Limbah B3.

3. Peraturan Menteri (Permen)

Standar teknis spesifik yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Permenaker), Kementerian ESDM, dan Kementerian LHK mengenai kualifikasi operator, izin alat (SILO), dan ambang batas lingkungan.

Apa akibat hukum jika perusahaan tidak menerapkan K3?

Perusahaan berisiko dikenakan sanksi pidana kurungan, denda, penghentian sementara kegiatan operasional oleh Pengawas Ketenagakerjaan, hingga penutupan tempat kerja serta tanggung jawab perdata penuh bila terjadi kecelakaan fatal.

Apakah sertifikat kompetensi K3 wajib diperpanjang secara berkala?

Ya. Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3 dan Lisensi K3 Kemnaker umumnya memiliki masa berlaku 3 hingga 5 tahun dan wajib diperpanjang dengan menyertakan bukti laporan kegiatan kerja K3 periodik.

Bagaimana cara memastikan seluruh regulasi K3 terpenuhi di perusahaan?

Perusahaan dapat melakukan gap analysis kepatuhan hukum melalui audit internal SMK3, menyusun register regulasi K3 yang terus diperbarui, dan bermitra dengan konsultan terpercaya seperti Wahana Totalita untuk in-house training dan sertifikasi resmi.