📋 Ringkasan & Ruang Lingkup Hukum
Mengatur K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, termasuk persyaratan alat, kompetensi serta kewenangan personel. JDIH BPK mencatat pencabutan sebagian pada Pasal 1 angka 5, Pasal 141 ayat (4), dan Pasal 173 ayat (3) oleh Permenaker 11/2026.
* Status Historis: Mencabut atau merevisi ketentuan pada Permenaker No. 05/MEN/1985 dan Permenaker No. 09/MEN/VII/2010.
🔍 Analisis Kepatuhan & Implementasi Lapangan
Permenaker No. 8 Tahun 2020 membahas K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut. Entri ini menyediakan ringkasan rujukan; untuk penjelasan penerapan, baca panduan membaca Permenaker 8/2020.
Permenaker 8/2020 mengalami pencabutan sebagian melalui Permenaker 11/2026. Perubahan tata cara pengawasan juga perlu memperhatikan Permenaker 15/2026.
⚖️ Ketentuan & Pasal-Pasal Kunci
- Pasal 140: Pembuktian kompetensi dan kewenangan personel; Lisensi K3 dibedakan dari SK penunjukan serta kartu tanda kewenangan Ahli K3.
- Pasal 158: Persyaratan Ahli K3 bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- Pasal 160: Permohonan surat keputusan penunjukan dan kartu tanda kewenangan Ahli K3.
- Catatan perubahan: JDIH BPK mencatat pencabutan sebagian oleh Permenaker 11/2026; JDIH Kemnaker mencatat aturan pengawasan itu diubah oleh Permenaker 15/2026.
🏢 Kewajiban Bagi Perusahaan & Pengurus
Memastikan persyaratan alat dan personel sesuai jenis serta lingkup pekerjaan, menindaklanjuti hasil pemeriksaan, dan membaca perubahan aturan yang relevan.
⚠️ Sanksi Hukum atas Pelanggaran
Rujuk naskah peraturan dan aturan pengawasan terkait; jangan menetapkan jenis sanksi hanya berdasarkan ringkasan ini.
❓ Pertanyaan Umum Seputar Regulasi Ini
Apakah seluruh teks asli Permenaker 8/2020 masih tanpa perubahan?+
JDIH BPK mencatat pencabutan sebagian oleh Permenaker 11/2026. Baca hubungan peraturan dan naskah terkait, termasuk perubahan aturan pengawasan melalui Permenaker 15/2026.
Di mana membaca rincian kompetensi dan kewenangan personel?+
Mulai dari Pasal 140, kemudian baca ketentuan khusus untuk tugas personel terkait. Ahli K3 memiliki persyaratan dan dokumen kewenangan yang berbeda dari operator.