Pusat Regulasi K3 & Ketenagakerjaan Indonesia

Hasil Pencarian: 5 Dokumen Ditemukan

✕ Reset Filter

Undang-Undang Tahun 1970

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970

Tentang: Keselamatan Kerja

Landasan hukum utama (payung hukum) pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh yurisdiksi Indonesia. Mewajibkan setiap pengurus tempat kerja menerapkan syarat-syarat keselamatan kerja guna mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

K3 Umum Ringkasan & Pasal →

Undang-Undang Tahun 2003

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Tentang: Ketenagakerjaan

Mengatur hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja, waktu kerja, upah, hak mogok dan pesangon, serta menjadi dasar hukum kewajiban penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) di Pasal 87.

Ketenagakerjaan Ringkasan & Pasal →

Undang-Undang Tahun 2009

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Tentang: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Hukum lingkungan hidup tertinggi di Indonesia yang mengatur AMDAL, UKL-UPL, baku mutu lingkungan hidup, perizinan berusaha terkait lingkungan, serta penegakan hukum pidana dan perdata bagi pencemar lingkungan.

Lingkungan & Limbah B3 Ringkasan & Pasal →

Undang-Undang Tahun 2020

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 jo UU No. 3 Tahun 2020

Tentang: Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)

Mengatur tata kelola usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, termasuk kewajiban mutlak pemegang IUP/IUPK untuk menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (Good Mining Practice) serta keselamatan pertambangan.

Pertambangan & Energi Ringkasan & Pasal →

Undang-Undang Tahun 2011

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011

Tentang: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Mewajibkan setiap pemberi kerja mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program jaminan sosial nasional (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan) untuk memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

Ketenagakerjaan Ringkasan & Pasal →

🎓 Program Pembinaan & Sertifikasi Terkait Regulasi

Penuhi syarat hukum ketenagakerjaan dan hindari sanksi dengan menempatkan personil yang memiliki lisensi resmi Kemnaker RI & BNSP.

Sertifikasi BNSP

Ahli K3 BNSP

Pemenuhan dasar hukum UU No. 1 Tahun 1970 dan PP No. 50 Tahun 2012 untuk kompetensi personil keselamatan kerja tingkat korporasi.

Lihat Silabus Program →

Sertifikasi Kemnaker RI

Auditor SMK3 Kemnaker

Pelatihan resmi pelaksanaan audit sistem manajemen keselamatan kerja sesuai mandat PP 50/2012 untuk 166 kriteria evaluasi.

Lihat Silabus Program →

Sertifikasi BNSP

POPAL (Penanggung Jawab Air Limbah)

Mandat pemenuhan PP No. 22 Tahun 2021 dan Permen LH No. 5 Tahun 2014 untuk operasional IPAL industri bebas sanksi pencemaran.

Lihat Silabus Program →

Sertifikasi BNSP / ESDM

POP Pertambangan Minerba

Sertifikasi frontliner pengawas tambang wajib Kepmen ESDM No. 1827/2018 dan Kepdirjen Minerba No. 185/2019.

Lihat Silabus Program →

Sertifikasi BNSP

Pengawas K3 Migas

Kepatuhan standar PTK 005 SKK Migas dan CSMS untuk pengawasan operasi rig onshore maupun offshore.

Lihat Silabus Program →

Sertifikasi Kemnaker RI

Petugas P3K di Tempat Kerja

Mandat wajib Permenaker No. 15 Tahun 2008 untuk penyediaan personil pertolongan pertama berlisensi di setiap unit kerja.

Lihat Silabus Program →

📚 Panduan Hierarki Hukum & Kepatuhan K3 di Indonesia

Sistem perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia disusun secara berjenjang untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi setiap tenaga kerja di seluruh sektor industri.

1. Tingkat Undang-Undang (UU)

Landasan payung hukum tertinggi, seperti UU No. 1 Tahun 1970 (Keselamatan Kerja), UU No. 13 Tahun 2003 (Ketenagakerjaan), dan UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) yang memuat hak konstitusional dan tanggung jawab pidana pengurus.

2. Peraturan Pemerintah (PP)

Aturan pelaksanaan operasional lintas kementerian, seperti PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3 dan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Persetujuan Lingkungan dan Limbah B3.

3. Peraturan Menteri (Permen)

Standar teknis spesifik yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Permenaker), Kementerian ESDM, dan Kementerian LHK mengenai kualifikasi operator, izin alat (SILO), dan ambang batas lingkungan.

🏢 5 Kewajiban Pokok K3 bagi Setiap Manajemen Perusahaan

Membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3) dan menunjuk personil Ahli K3 Umum ber-SKP aktif sebagai sekretaris (Permenaker 04/1987).
Menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) bagi tempat kerja dengan minimal 100 buruh atau berpotensi bahaya tinggi (PP 50/2012).
Menyediakan Surat Izin Layak Operasi (SILO) dan Lisensi K3 (SIO) untuk seluruh operator forklift, boiler, genset, dan bejana tekan.
Menempatkan Petugas P3K Berlisensi dan menyediakan kotak P3K sesuai rasio jumlah tenaga kerja (Permenaker 15/2008).
Melakukan Pemeriksaan & Pengujian (Riksa Uji) berkala terhadap seluruh instalasi listrik, penyalur petir, dan lingkungan kerja minimal 1 tahun sekali.

❓ Tanya Jawab Seputar Regulasi K3 di Indonesia

Apa akibat hukum jika perusahaan tidak menerapkan K3?

Perusahaan berisiko dikenakan sanksi pidana kurungan, denda, penghentian sementara kegiatan operasional oleh Pengawas Ketenagakerjaan, hingga penutupan tempat kerja serta tanggung jawab perdata penuh bila terjadi kecelakaan fatal.

Apakah sertifikat kompetensi K3 wajib diperpanjang secara berkala?

Ya. Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3 dan Lisensi K3 Kemnaker umumnya memiliki masa berlaku 3 hingga 5 tahun dan wajib diperpanjang dengan menyertakan bukti laporan kegiatan kerja K3 periodik.

Bagaimana cara memastikan seluruh regulasi K3 terpenuhi di perusahaan?

Perusahaan dapat melakukan gap analysis kepatuhan hukum melalui audit internal SMK3, menyusun register regulasi K3 yang terus diperbarui, dan bermitra dengan konsultan terpercaya seperti Wahana Totalita untuk in-house training dan sertifikasi resmi.