Pusat Regulasi K3 & Ketenagakerjaan Indonesia

Hasil Pencarian: 5 Dokumen Ditemukan

✕ Reset Filter

Peraturan Pemerintah Tahun 2012

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012

Tentang: Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Regulasi induk wajib nasional bagi perusahaan dengan tenaga kerja minimal 100 orang atau memiliki potensi bahaya tinggi untuk menerapkan SMK3 yang terdiri dari 5 prinsip dasar dan hingga 166 kriteria audit kepatuhan.

SMK3 Ringkasan & Pasal →

Peraturan Pemerintah Tahun 2021

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021

Tentang: Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Regulasi sapu jagat lingkungan hidup yang mengatur integrasi Persetujuan Teknis (PERTEK), baku mutu air limbah, baku mutu emisi cerobong, serta tata kelola perizinan dan penyimpanan Limbah B3 nasional.

Lingkungan & Limbah B3 Ringkasan & Pasal →

Peraturan Pemerintah Tahun 2021

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021

Tentang: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Aturan turunan UU Cipta Kerja yang mengatur durasi maksimal PKWT (hingga 5 tahun), kewajiban uang kompensasi PKWT, regulasi alih daya (outsourcing), batas lembur maksimal 4 jam/hari, dan rumus pesangon PHK.

Ketenagakerjaan Ringkasan & Pasal →

Peraturan Pemerintah Tahun 2015

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015

Tentang: Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Menetapkan tata cara klaim, rincian manfaat santunan, serta kewajiban iuran program JKK dan JKM bagi seluruh pekerja formal dan informal di bawah naungan BPJS Ketenagakerjaan.

Ketenagakerjaan Ringkasan & Pasal →

Peraturan Pemerintah Tahun 2019

Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019

Tentang: Kesehatan Kerja

Mewajibkan pemberi kerja menyelenggarakan upaya kesehatan kerja yang paripurna meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan kerja di perusahaan.

Kesehatan Kerja Ringkasan & Pasal →

🎓 Program Pembinaan & Sertifikasi Terkait Regulasi

Penuhi syarat hukum ketenagakerjaan dan hindari sanksi dengan menempatkan personil yang memiliki lisensi resmi Kemnaker RI & BNSP.

Sertifikasi BNSP

Ahli K3 BNSP

Pemenuhan dasar hukum UU No. 1 Tahun 1970 dan PP No. 50 Tahun 2012 untuk kompetensi personil keselamatan kerja tingkat korporasi.

Lihat Silabus Program →

Sertifikasi Kemnaker RI

Auditor SMK3 Kemnaker

Pelatihan resmi pelaksanaan audit sistem manajemen keselamatan kerja sesuai mandat PP 50/2012 untuk 166 kriteria evaluasi.

Lihat Silabus Program →

Sertifikasi BNSP

POPAL (Penanggung Jawab Air Limbah)

Mandat pemenuhan PP No. 22 Tahun 2021 dan Permen LH No. 5 Tahun 2014 untuk operasional IPAL industri bebas sanksi pencemaran.

Lihat Silabus Program →

Sertifikasi BNSP / ESDM

POP Pertambangan Minerba

Sertifikasi frontliner pengawas tambang wajib Kepmen ESDM No. 1827/2018 dan Kepdirjen Minerba No. 185/2019.

Lihat Silabus Program →

Sertifikasi BNSP

Pengawas K3 Migas

Kepatuhan standar PTK 005 SKK Migas dan CSMS untuk pengawasan operasi rig onshore maupun offshore.

Lihat Silabus Program →

Sertifikasi Kemnaker RI

Petugas P3K di Tempat Kerja

Mandat wajib Permenaker No. 15 Tahun 2008 untuk penyediaan personil pertolongan pertama berlisensi di setiap unit kerja.

Lihat Silabus Program →

📚 Panduan Hierarki Hukum & Kepatuhan K3 di Indonesia

Sistem perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia disusun secara berjenjang untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi setiap tenaga kerja di seluruh sektor industri.

1. Tingkat Undang-Undang (UU)

Landasan payung hukum tertinggi, seperti UU No. 1 Tahun 1970 (Keselamatan Kerja), UU No. 13 Tahun 2003 (Ketenagakerjaan), dan UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) yang memuat hak konstitusional dan tanggung jawab pidana pengurus.

2. Peraturan Pemerintah (PP)

Aturan pelaksanaan operasional lintas kementerian, seperti PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3 dan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Persetujuan Lingkungan dan Limbah B3.

3. Peraturan Menteri (Permen)

Standar teknis spesifik yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Permenaker), Kementerian ESDM, dan Kementerian LHK mengenai kualifikasi operator, izin alat (SILO), dan ambang batas lingkungan.

🏢 5 Kewajiban Pokok K3 bagi Setiap Manajemen Perusahaan

Membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3) dan menunjuk personil Ahli K3 Umum ber-SKP aktif sebagai sekretaris (Permenaker 04/1987).
Menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) bagi tempat kerja dengan minimal 100 buruh atau berpotensi bahaya tinggi (PP 50/2012).
Menyediakan Surat Izin Layak Operasi (SILO) dan Lisensi K3 (SIO) untuk seluruh operator forklift, boiler, genset, dan bejana tekan.
Menempatkan Petugas P3K Berlisensi dan menyediakan kotak P3K sesuai rasio jumlah tenaga kerja (Permenaker 15/2008).
Melakukan Pemeriksaan & Pengujian (Riksa Uji) berkala terhadap seluruh instalasi listrik, penyalur petir, dan lingkungan kerja minimal 1 tahun sekali.

❓ Tanya Jawab Seputar Regulasi K3 di Indonesia

Apa akibat hukum jika perusahaan tidak menerapkan K3?

Perusahaan berisiko dikenakan sanksi pidana kurungan, denda, penghentian sementara kegiatan operasional oleh Pengawas Ketenagakerjaan, hingga penutupan tempat kerja serta tanggung jawab perdata penuh bila terjadi kecelakaan fatal.

Apakah sertifikat kompetensi K3 wajib diperpanjang secara berkala?

Ya. Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3 dan Lisensi K3 Kemnaker umumnya memiliki masa berlaku 3 hingga 5 tahun dan wajib diperpanjang dengan menyertakan bukti laporan kegiatan kerja K3 periodik.

Bagaimana cara memastikan seluruh regulasi K3 terpenuhi di perusahaan?

Perusahaan dapat melakukan gap analysis kepatuhan hukum melalui audit internal SMK3, menyusun register regulasi K3 yang terus diperbarui, dan bermitra dengan konsultan terpercaya seperti Wahana Totalita untuk in-house training dan sertifikasi resmi.