Pusat Regulasi K3 & Ketenagakerjaan Indonesia

Hasil Pencarian: 12 Dokumen Ditemukan

✕ Reset Filter

Permenaker Tahun 1987

Permenaker No. 04/MEN/1987

Tentang: Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja

Mewajibkan setiap tempat kerja yang mempekerjakan 100 orang atau lebih, atau kurang dari 100 orang dengan potensi bahaya tinggi, untuk membentuk P2K3 di mana sekretarisnya wajib dijabat oleh Ahli K3 Umum.

K3 Umum Ringkasan & Pasal →

Permenaker Tahun 1992

Permenaker No. 02/MEN/1992

Tentang: Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Mengatur syarat pengangkatan Ahli K3 (pendidikan min Sarjana/D3 teknik, masa kerja, dan lulus pembinaan), kewajiban menyusun laporan K3, serta wewenang memasuki tempat kerja dan menghentikan pekerjaan berbahaya.

K3 Umum Ringkasan & Pasal →

Permenaker Tahun 2018

Permenaker No. 5 Tahun 2018

Tentang: Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

Standar baku mutu nasional terlengkap mengenai higiene industri, mencakup NAB faktor fisika (kebisingan 85 dBA, getaran, radiasi, iklim kerja panas), faktor kimia, biologi, ergonomi postur kerja, psikologi stres kerja, dan fasilitas sanitasi.

Lingkungan Kerja & Higiene Ringkasan & Pasal →

Permenaker Tahun 2020

Permenaker No. 8 Tahun 2020

Tentang: Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

Mengatur standar teknis kelaikan operasi, pemeriksaan dan pengujian (Riksa Uji), serta sertifikasi Lisensi K3 (SIO) bagi operator forklift, mobile crane, overhead crane, loader, excavator, dan rigger/juru ikat.

Pesawat Angkat Angkut Ringkasan & Pasal →

Permenaker Tahun 2016

Permenaker No. 9 Tahun 2016

Tentang: Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian

Mewajibkan penerapan K3 pada seluruh pekerjaan di mana terdapat beda tinggi 1,8 meter atau lebih, mencakup penggunaan full body harness, anchor point teruji, perencanaan tanggap darurat jatuh, serta sertifikasi Tenaga Kerja Bangunan Tinggi (TKBT) dan Tenaga Kerja Pada Ketinggian (TKPK).

K3 Ketinggian Ringkasan & Pasal →

Permenaker Tahun 2023

Permenaker No. 11 Tahun 2023

Tentang: Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan di Ruang Terbatas (Confined Spaces)

Regulasi termutakhir yang mengatur izin masuk tangki, silo, bunker, sewer, gorong-gorong, pengujian atmosfer udara (O2, LEL, CO, H2S), ventilasi mekanik paksa, serta kualifikasi resmi Petugas Madya, Petugas Utama, dan Pengawas Ruang Terbatas.

K3 Ruang Terbatas Ringkasan & Pasal →

Permenaker Tahun 2008

Permenaker No. PER.15/MEN/VIII/2008

Tentang: Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja (P3K)

Mengatur kewajiban penyediaan fasilitas P3K (kotak P3K Bentuk A/B/C, ruang P3K, tandu, APD evakuasi) serta lisensi petugas P3K resmi Kemnaker dengan rasio personil 1 petugas per 150 pekerja (bahaya rendah) atau 1 petugas per 100 pekerja (bahaya potensi tinggi).

Kesehatan Kerja Ringkasan & Pasal →

Permenaker Tahun 2015

Permenaker No. 12 Tahun 2015

Tentang: Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja

Mewajibkan instalasi listrik dirancang, dipasang, dioperasikan, dan dipelihara sesuai PUIL (Persyaratan Umum Instalasi Listrik), serta mewajibkan perusahaan dengan daya listrik di atas 200 kVA memiliki Teknisi K3 Listrik dan Ahli K3 Listrik berlisensi.

K3 Listrik & Petir Ringkasan & Pasal →

Permenaker Tahun 2015

Permenaker No. 31 Tahun 2015

Tentang: Pengawasan Instalasi Penyalur Petir

Mengatur spesifikasi teknis air terminal (Franklin, sangkar Faraday, elektrostatis), penghantar penurunan (down conductor), dan pembumian (grounding) dengan resistansi pentanahan maksimal 5 Ohm, serta pengesahan berkala instalasi petir.

K3 Listrik & Petir Ringkasan & Pasal →

Permenaker Tahun 2016

Permenaker No. 37 Tahun 2016

Tentang: Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun

Standar keselamatan botol baja/tabung gas bertekanan, bejana penyimpanan gas cair, kompresor angin, tangki timbun BBM dan bahan kimia, mencakup uji hidrostatik, uji ketebalan ultrasonik (UT), serta sertifikasi operator bejana tekan.

Bejana Tekan & Tangki Ringkasan & Pasal →

Permenaker Tahun 2016

Permenaker No. 38 Tahun 2016

Tentang: Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi

Mengatur syarat keselamatan mesin penggerak mula (genset, motor diesel, turbin), mesin transmisi tenaga mekanik (gir, puli, rantai), mesin perkakas (bubut, frais, bor), dan mesin produksi (mesin press, gergaji, crusher), serta sertifikasi operator genset dan mesin produksi.

Pesawat Tenaga & Produksi Ringkasan & Pasal →

Permenaker Tahun 1980

Permenaker No. PER.01/MEN/1980

Tentang: Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan

Aturan pokok keselamatan konstruksi sipil, gedung, jembatan, dan terowongan, mewajibkan izin kerja galian (trenching shoring), keselamatan perancah (scaffolding), jaring pengaman (safety net), APD proyek, serta penunjukan Ahli K3 Konstruksi.

K3 Konstruksi Ringkasan & Pasal →

🎓 Program Pembinaan & Sertifikasi Terkait Regulasi

Penuhi syarat hukum ketenagakerjaan dan hindari sanksi dengan menempatkan personil yang memiliki lisensi resmi Kemnaker RI & BNSP.

Sertifikasi BNSP

Ahli K3 BNSP

Pemenuhan dasar hukum UU No. 1 Tahun 1970 dan PP No. 50 Tahun 2012 untuk kompetensi personil keselamatan kerja tingkat korporasi.

Lihat Silabus Program →

Sertifikasi Kemnaker RI

Auditor SMK3 Kemnaker

Pelatihan resmi pelaksanaan audit sistem manajemen keselamatan kerja sesuai mandat PP 50/2012 untuk 166 kriteria evaluasi.

Lihat Silabus Program →

Sertifikasi BNSP

POPAL (Penanggung Jawab Air Limbah)

Mandat pemenuhan PP No. 22 Tahun 2021 dan Permen LH No. 5 Tahun 2014 untuk operasional IPAL industri bebas sanksi pencemaran.

Lihat Silabus Program →

Sertifikasi BNSP / ESDM

POP Pertambangan Minerba

Sertifikasi frontliner pengawas tambang wajib Kepmen ESDM No. 1827/2018 dan Kepdirjen Minerba No. 185/2019.

Lihat Silabus Program →

Sertifikasi BNSP

Pengawas K3 Migas

Kepatuhan standar PTK 005 SKK Migas dan CSMS untuk pengawasan operasi rig onshore maupun offshore.

Lihat Silabus Program →

Sertifikasi Kemnaker RI

Petugas P3K di Tempat Kerja

Mandat wajib Permenaker No. 15 Tahun 2008 untuk penyediaan personil pertolongan pertama berlisensi di setiap unit kerja.

Lihat Silabus Program →

📚 Panduan Hierarki Hukum & Kepatuhan K3 di Indonesia

Sistem perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia disusun secara berjenjang untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi setiap tenaga kerja di seluruh sektor industri.

1. Tingkat Undang-Undang (UU)

Landasan payung hukum tertinggi, seperti UU No. 1 Tahun 1970 (Keselamatan Kerja), UU No. 13 Tahun 2003 (Ketenagakerjaan), dan UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) yang memuat hak konstitusional dan tanggung jawab pidana pengurus.

2. Peraturan Pemerintah (PP)

Aturan pelaksanaan operasional lintas kementerian, seperti PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3 dan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Persetujuan Lingkungan dan Limbah B3.

3. Peraturan Menteri (Permen)

Standar teknis spesifik yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Permenaker), Kementerian ESDM, dan Kementerian LHK mengenai kualifikasi operator, izin alat (SILO), dan ambang batas lingkungan.

🏢 5 Kewajiban Pokok K3 bagi Setiap Manajemen Perusahaan

Membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3) dan menunjuk personil Ahli K3 Umum ber-SKP aktif sebagai sekretaris (Permenaker 04/1987).
Menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) bagi tempat kerja dengan minimal 100 buruh atau berpotensi bahaya tinggi (PP 50/2012).
Menyediakan Surat Izin Layak Operasi (SILO) dan Lisensi K3 (SIO) untuk seluruh operator forklift, boiler, genset, dan bejana tekan.
Menempatkan Petugas P3K Berlisensi dan menyediakan kotak P3K sesuai rasio jumlah tenaga kerja (Permenaker 15/2008).
Melakukan Pemeriksaan & Pengujian (Riksa Uji) berkala terhadap seluruh instalasi listrik, penyalur petir, dan lingkungan kerja minimal 1 tahun sekali.

❓ Tanya Jawab Seputar Regulasi K3 di Indonesia

Apa akibat hukum jika perusahaan tidak menerapkan K3?

Perusahaan berisiko dikenakan sanksi pidana kurungan, denda, penghentian sementara kegiatan operasional oleh Pengawas Ketenagakerjaan, hingga penutupan tempat kerja serta tanggung jawab perdata penuh bila terjadi kecelakaan fatal.

Apakah sertifikat kompetensi K3 wajib diperpanjang secara berkala?

Ya. Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3 dan Lisensi K3 Kemnaker umumnya memiliki masa berlaku 3 hingga 5 tahun dan wajib diperpanjang dengan menyertakan bukti laporan kegiatan kerja K3 periodik.

Bagaimana cara memastikan seluruh regulasi K3 terpenuhi di perusahaan?

Perusahaan dapat melakukan gap analysis kepatuhan hukum melalui audit internal SMK3, menyusun register regulasi K3 yang terus diperbarui, dan bermitra dengan konsultan terpercaya seperti Wahana Totalita untuk in-house training dan sertifikasi resmi.