Pusat Regulasi K3 & Ketenagakerjaan Indonesia

Hasil Pencarian: 6 Dokumen Ditemukan

✕ Reset Filter

Undang-Undang Tahun 2009

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Tentang: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Hukum lingkungan hidup tertinggi di Indonesia yang mengatur AMDAL, UKL-UPL, baku mutu lingkungan hidup, perizinan berusaha terkait lingkungan, serta penegakan hukum pidana dan perdata bagi pencemar lingkungan.

Lingkungan & Limbah B3 Ringkasan & Pasal →

Peraturan Pemerintah Tahun 2021

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021

Tentang: Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Regulasi sapu jagat lingkungan hidup yang mengatur integrasi Persetujuan Teknis (PERTEK), baku mutu air limbah, baku mutu emisi cerobong, serta tata kelola perizinan dan penyimpanan Limbah B3 nasional.

Lingkungan & Limbah B3 Ringkasan & Pasal →

Permen LHK Tahun 2021

Permen LHK No. 6 Tahun 2021

Tentang: Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Mengatur persyaratan teknis Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3, simbol dan label limbah B3, pengemasan drum/IBC tank, masa simpan limbah B3, tata cara pemanfaatan/pengolahan, serta manifest elektronik FESTRONIK.

Lingkungan & Limbah B3 Ringkasan & Pasal →

Permen LH Tahun 2014

Permen LH No. 5 Tahun 2014

Tentang: Baku Mutu Air Limbah

Menetapkan batas maksimum kadar pencemar air limbah (pH, BOD, COD, TSS, Minyak & Lemak, Logam Berat) untuk 46 sektor industri manufaktur, tekstil, petrokimia, pulp & paper, serta perhotelan dan fasilitas umum sebelum dibuang ke badan air penerima.

Lingkungan & Limbah B3 Ringkasan & Pasal →

Permen LHK Tahun 2021

Permen LHK No. 11 Tahun 2021

Tentang: Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam (Internal Combustion Engine / Genset)

Menetapkan standar baku mutu emisi gas buang untuk genset bertenaga diesel dan gas (parameter Karbon Monoksida / CO, Nitrogen Oksida / NOx, Sulfur Dioksida / SO2, Partikulat / PM, dan Opasitas) serta kewajiban lubang sampling cerobong standar.

Lingkungan & Limbah B3 Ringkasan & Pasal →

Standar ISO/SNI Tahun 2015

SNI ISO 14001:2015

Tentang: Sistem Manajemen Lingkungan — Persyaratan dengan Panduan Penggunaan

Standar internasional sistem manajemen lingkungan berbasis siklus hidup produk (Life Cycle Perspective), mewajibkan organisasi mengidentifikasi aspek dan dampak lingkungan signifikan, mengendalikan limbah, efisiensi energi, dan kepatuhan regulasi lingkungan.

Lingkungan & Limbah B3 Ringkasan & Pasal →

🎓 Program Pembinaan & Sertifikasi Terkait Regulasi

Penuhi syarat hukum ketenagakerjaan dan hindari sanksi dengan menempatkan personil yang memiliki lisensi resmi Kemnaker RI & BNSP.

Sertifikasi BNSP

Ahli K3 BNSP

Pemenuhan dasar hukum UU No. 1 Tahun 1970 dan PP No. 50 Tahun 2012 untuk kompetensi personil keselamatan kerja tingkat korporasi.

Lihat Silabus Program →

Sertifikasi Kemnaker RI

Auditor SMK3 Kemnaker

Pelatihan resmi pelaksanaan audit sistem manajemen keselamatan kerja sesuai mandat PP 50/2012 untuk 166 kriteria evaluasi.

Lihat Silabus Program →

Sertifikasi BNSP

POPAL (Penanggung Jawab Air Limbah)

Mandat pemenuhan PP No. 22 Tahun 2021 dan Permen LH No. 5 Tahun 2014 untuk operasional IPAL industri bebas sanksi pencemaran.

Lihat Silabus Program →

Sertifikasi BNSP / ESDM

POP Pertambangan Minerba

Sertifikasi frontliner pengawas tambang wajib Kepmen ESDM No. 1827/2018 dan Kepdirjen Minerba No. 185/2019.

Lihat Silabus Program →

Sertifikasi BNSP

Pengawas K3 Migas

Kepatuhan standar PTK 005 SKK Migas dan CSMS untuk pengawasan operasi rig onshore maupun offshore.

Lihat Silabus Program →

Sertifikasi Kemnaker RI

Petugas P3K di Tempat Kerja

Mandat wajib Permenaker No. 15 Tahun 2008 untuk penyediaan personil pertolongan pertama berlisensi di setiap unit kerja.

Lihat Silabus Program →

📚 Panduan Hierarki Hukum & Kepatuhan K3 di Indonesia

Sistem perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia disusun secara berjenjang untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi setiap tenaga kerja di seluruh sektor industri.

1. Tingkat Undang-Undang (UU)

Landasan payung hukum tertinggi, seperti UU No. 1 Tahun 1970 (Keselamatan Kerja), UU No. 13 Tahun 2003 (Ketenagakerjaan), dan UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) yang memuat hak konstitusional dan tanggung jawab pidana pengurus.

2. Peraturan Pemerintah (PP)

Aturan pelaksanaan operasional lintas kementerian, seperti PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3 dan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Persetujuan Lingkungan dan Limbah B3.

3. Peraturan Menteri (Permen)

Standar teknis spesifik yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Permenaker), Kementerian ESDM, dan Kementerian LHK mengenai kualifikasi operator, izin alat (SILO), dan ambang batas lingkungan.

🏢 5 Kewajiban Pokok K3 bagi Setiap Manajemen Perusahaan

Membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3) dan menunjuk personil Ahli K3 Umum ber-SKP aktif sebagai sekretaris (Permenaker 04/1987).
Menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) bagi tempat kerja dengan minimal 100 buruh atau berpotensi bahaya tinggi (PP 50/2012).
Menyediakan Surat Izin Layak Operasi (SILO) dan Lisensi K3 (SIO) untuk seluruh operator forklift, boiler, genset, dan bejana tekan.
Menempatkan Petugas P3K Berlisensi dan menyediakan kotak P3K sesuai rasio jumlah tenaga kerja (Permenaker 15/2008).
Melakukan Pemeriksaan & Pengujian (Riksa Uji) berkala terhadap seluruh instalasi listrik, penyalur petir, dan lingkungan kerja minimal 1 tahun sekali.

❓ Tanya Jawab Seputar Regulasi K3 di Indonesia

Apa akibat hukum jika perusahaan tidak menerapkan K3?

Perusahaan berisiko dikenakan sanksi pidana kurungan, denda, penghentian sementara kegiatan operasional oleh Pengawas Ketenagakerjaan, hingga penutupan tempat kerja serta tanggung jawab perdata penuh bila terjadi kecelakaan fatal.

Apakah sertifikat kompetensi K3 wajib diperpanjang secara berkala?

Ya. Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3 dan Lisensi K3 Kemnaker umumnya memiliki masa berlaku 3 hingga 5 tahun dan wajib diperpanjang dengan menyertakan bukti laporan kegiatan kerja K3 periodik.

Bagaimana cara memastikan seluruh regulasi K3 terpenuhi di perusahaan?

Perusahaan dapat melakukan gap analysis kepatuhan hukum melalui audit internal SMK3, menyusun register regulasi K3 yang terus diperbarui, dan bermitra dengan konsultan terpercaya seperti Wahana Totalita untuk in-house training dan sertifikasi resmi.