9 - 12 November 2026
Online via Zoom
Pelatihan & Sertifikasi Perencana Pascatambang Mineral dan Batubara Sertifikasi BNSP diselenggarakan untuk memvalidasi kompetensi para perencana lingkungan pertambangan berdasarkan SKKNI dan Keputusan Menteri ESDM No. 18…
Lihat biaya & daftar
RENCANAKAN PELATIHAN ANDA
Pilih tanggal yang sesuai. Konfirmasikan ketersediaan kelas dengan tim kami.
Online via Zoom
Online via Zoom
Online via Zoom
Online via Zoom
Rencanakan pelatihan bersama tim Anda. Diskusikan kebutuhan peserta, lokasi pelaksanaan, dan pilihan jadwal langsung dengan konsultan kami.
Minta Penawaran In-HouseKonsultasikan tanggal sesuai rencana kerja perusahaan.
Konfirmasikan pilihan online atau di lokasi perusahaan sesuai program.
Sampaikan jumlah peserta dan kebutuhan pelatihan untuk penawaran perusahaan.
Program
Pelatihan & Sertifikasi Perencana Pascatambang Mineral dan Batubara Sertifikasi BNSP diselenggarakan untuk memvalidasi kompetensi para perencana lingkungan pertambangan berdasarkan SKKNI dan Keputusan Menteri ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 Lampiran VI tentang Pedoman Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.
Setiap pemegang izin usaha pertambangan (IUP/IUPK) wajib menyusun Dokumen Rencana Pascatambang (RPT) sejak tahap studi kelayakan. Perencana pascatambang bertanggung jawab merancang peruntukan lahan pasca operasi tambang (kehutanan, perkebunan, pemukiman, atau konservasi), menetapkan kriteria keberhasilan lingkungan dan sosial ekonomi, serta menghitung dana jaminan pascatambang yang harus ditempatkan di bank pemerintah.
Kewajiban Mutlak Pengelolaan Lingkungan Pasca Operasi Tambang
Berdasarkan regulasi ketat Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018, perusahaan tambang tidak diperkenankan meninggalkan lubang tambang terlantar. Penyerahan kembali lahan kepada negara mensyaratkan persetujuan dan keberhasilan eksekusi Rencana Pascatambang (RPT) yang dirancang oleh tenaga profesional bersertifikat BNSP.
Kegiatan pascatambang bukan sekadar menanam pohon di bekas pit tambang. Pascatambang adalah upaya menyeluruh dan terencana untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan menciptakan tatanan sosial-ekonomi yang mandiri bagi masyarakat lingkar tambang saat cadangan mineral telah habis ditambang.
Pelatihan dan uji kompetensi di Wahana Totalita mempersiapkan profesional lingkungan tambang dengan kompetensi regulasi dan teknis:
| Komponen Dokumen RPT | Cakupan Analisis Teknis | Output Dokumen Kunci |
|---|---|---|
| Profil Wilayah & Rona Awal | Topografi, hidrologi, geologi, flora-fauna, dan demografi sosial ekonomi sekitar tambang | Peta rona awal & baseline sosio-ekologis |
| Rencana Tata Guna Lahan Akhir | Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Provinsi dan hasil konsultasi publik para pemangku kepentingan | Zonasi pemanfaatan lahan pascatambang |
| Program Pembongkaran Fasilitas | Demolisi pabrik pengolahan, bengkel, fasilitas kantor, dan remediasi tanah tercemar hidrokarbon | Jadwal pembongkaran fasilitas & pengelolaan limbah |
| Rencana Anggaran Biaya (RAB) | Rincian biaya langsung (perataan tanah, revegetasi) dan tidak langsung (mobilisasi, supervisi) | Dokumen usulan dana jaminan pascatambang |
Perencanaan pascatambang berjalan beriringan dengan perencanaan reklamasi periodik dan pengawasan operasional tambang. Lengkapi kualifikasi profesional Anda melalui:
Kapan dokumen Rencana Pascatambang (RPT) harus diserahkan ke Kementerian ESDM?
Dokumen RPT wajib disusun dan diajukan bersamaan dengan dokumen studi kelayakan (Feasibility Study) dan dokumen AMDAL, sebelum perusahaan memulai tahap operasi produksi penambangan.
Apa kriteria peserta yang dapat mengikuti uji kompetensi Perencana Pascatambang BNSP?
Peserta dengan latar belakang pendidikan teknik pertambangan, teknik lingkungan, kehutanan, pertanian, atau geologi dengan pengalaman kerja minimal 2 hingga 3 tahun di bidang pengelolaan lingkungan pertambangan serta memiliki portofolio penyusunan dokumen lingkungan.
Kurikulum
Bukti & Rekam Jejak
SKP No. Kep. 5/143/AS.02.04/X/2021 dan lisensi LSP terakreditasi BNSP dengan standar mutu nasional.
Didukung instruktur dari Pusdiklat Migas Cepu, akademisi universitas terkemuka, dan praktisi industri senior.
Mitra pembinaan K3 Pertamina, Freeport Indonesia, Adaro Energy, Pupuk Kaltim, PLN, Bank Mandiri, dan Vale.
Pengembangan Kompetensi
Untuk melengkapi kualifikasi kerja di industri dan memenuhi kepatuhan regulasi keselamatan kerja, tenaga kerja dan pengawas juga disarankan melengkapi portofolio sertifikasi kompetensi terkait berikut:
Standarisasi kompetensi personil K3 profesional bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi berbasis SKKNI.
Lihat Silabus & Jadwal →Lisensi K3 resmi (SIO) operator forklift untuk operasional pergudangan, logistik, dan industri manufaktur.
Lihat Silabus & Jadwal →Kualifikasi teknisi inspeksi dan pengoperasian bejana tekan serta tangki timbun bertekanan tinggi.
Lihat Silabus & Jadwal →Kompetensi teknis perencanaan dan pelaksanaan reklamasi lingkungan pada area tambang mineral dan batubara.
Lihat Silabus & Jadwal →Ringkasan
| Kategori | Mining |
|---|---|
| Mode Pelaksanaan | Online Zoom |
| Sertifikasi | Sertifikasi BNSP |
| Durasi Pembinaan | 4 Hari |
| Investasi Mulai | Rp 6.000.000 / orang |
| Pendaftaran & Konsultasi | Via WhatsApp (Online & In-House) |
FAQ
Jadwal Pelatihan & Sertifikasi Perencana Pascatambang Minerba Sertifikasi BNSP diselenggarakan secara berkala setiap bulan untuk kelas reguler publik (online via Zoom interaktif maupun tatap muka) serta in-house training di lokasi perusahaan. Hubungi kami via WhatsApp untuk mendapatkan jadwal batch dan silabus terbaru.
Investasi pelatihan Pelatihan & Sertifikasi Perencana Pascatambang Minerba Sertifikasi BNSP mulai dari Rp 6.000.000 / peserta. Fasilitas mencakup sertifikat resmi, modul materi lengkap, pembinaan oleh instruktur senior bersertifikat, dan konsultasi pra-pelatihan.
POP (Pengawas Operasional Pertama) ditujukan untuk level pengawas operasional lini depan (foreman/supervisor). POM (Pengawas Operasional Madya) untuk level superintendent. POU (Pengawas Operasional Utama) untuk level pimpinan teknik tambang/KTT.
Sertifikasi Kemnaker diterbitkan melalui lembaga pelatihan yang ditunjuk Kementerian Ketenagakerjaan RI, umumnya berupa Sertifikat Kompetensi K3 disertai SKP (Surat Keputusan Penunjukan) untuk profesi tertentu seperti Ahli K3 Umum. Sertifikasi BNSP diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, mengacu pada skema SKKNI. Keduanya sah dan diakui secara nasional.
SKP (Surat Keputusan Penunjukan) dan sertifikat kompetensi K3 dari Kemnaker umumnya berlaku 3 tahun sejak tanggal diterbitkan, dan dapat diperpanjang sebelum masa berlaku habis. Sertifikat BNSP mengikuti masa berlaku skema sertifikasi terkait, pada umumnya juga 3 tahun. Kami membantu proses perpanjangan via WhatsApp.
Sertifikat Kemnaker dapat dicek melalui sistem informasi resmi Kementerian Ketenagakerjaan (TemanK3), sedangkan sertifikat BNSP diverifikasi melalui portal resmi registrasi BNSP / LSP penerbit. Wahana Totalita juga menyediakan fasilitas verifikasi legalitas dokumen.
Baca Juga
Hubungi tim konsultan kami via WhatsApp untuk informasi jadwal, syarat administrasi peserta, dan penawaran rombongan korporasi.
Pilih kebutuhan Anda dan lanjutkan percakapan dengan tim Wahana Totalita di WhatsApp.
Lanjut ke WhatsApp