Lewati ke konten utama
WhatsApp
PROGRAM PELATIHAN & SERTIFIKASIBNSP

Pelatihan & Sertifikasi Perencana Pascatambang Minerba Sertifikasi BNSP

Pelatihan & Sertifikasi Perencana Pascatambang Mineral dan Batubara Sertifikasi BNSP diselenggarakan untuk memvalidasi kompetensi para perencana lingkungan pertambangan berdasarkan SKKNI dan Keputusan Menteri ESDM No. 18…

Lihat biaya & daftar
Pelatihan Pelatihan & Sertifikasi Perencana Pascatambang Minerba Sertifikasi BNSP
Sertifikasi BNSPOnline Zoom
PJK3 resmi Kemnaker RIInstruktur praktisiPublik & in-house

RENCANAKAN PELATIHAN ANDA

Jadwal Pelatihan & Sertifikasi Perencana Pascatambang Minerba Sertifikasi BNSP

Pilih tanggal yang sesuai. Konfirmasikan ketersediaan kelas dengan tim kami.

Semua jadwal program ini
Batch terdekat

9 - 12 November 2026

Online via Zoom

Pilihan batch

14 - 17 Desember 2026

Online via Zoom

Pilihan batch

11 - 14 Januari 2027

Online via Zoom

Pilihan batch

8 - 11 Februari 2027

Online via Zoom

KHUSUS TIM PERUSAHAAN

In-House Training Perencana Pascatambang Minerba Sertifikasi BNSP

Rencanakan pelatihan bersama tim Anda. Diskusikan kebutuhan peserta, lokasi pelaksanaan, dan pilihan jadwal langsung dengan konsultan kami.

Minta Penawaran In-House
Rencanakan jadwal tim

Konsultasikan tanggal sesuai rencana kerja perusahaan.

Diskusikan lokasi pelaksanaan

Konfirmasikan pilihan online atau di lokasi perusahaan sesuai program.

Minta proposal & rincian biaya

Sampaikan jumlah peserta dan kebutuhan pelatihan untuk penawaran perusahaan.

Program

Deskripsi Program

Pelatihan & Sertifikasi Perencana Pascatambang Mineral dan Batubara Sertifikasi BNSP diselenggarakan untuk memvalidasi kompetensi para perencana lingkungan pertambangan berdasarkan SKKNI dan Keputusan Menteri ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 Lampiran VI tentang Pedoman Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

Setiap pemegang izin usaha pertambangan (IUP/IUPK) wajib menyusun Dokumen Rencana Pascatambang (RPT) sejak tahap studi kelayakan. Perencana pascatambang bertanggung jawab merancang peruntukan lahan pasca operasi tambang (kehutanan, perkebunan, pemukiman, atau konservasi), menetapkan kriteria keberhasilan lingkungan dan sosial ekonomi, serta menghitung dana jaminan pascatambang yang harus ditempatkan di bank pemerintah.

Peran Strategis Perencana Pascatambang Minerba

Kegiatan pascatambang bukan sekadar menanam pohon di bekas pit tambang. Pascatambang adalah upaya menyeluruh dan terencana untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan menciptakan tatanan sosial-ekonomi yang mandiri bagi masyarakat lingkar tambang saat cadangan mineral telah habis ditambang.

Pelatihan dan uji kompetensi di Wahana Totalita mempersiapkan profesional lingkungan tambang dengan kompetensi regulasi dan teknis:

  • Rancang Bangun Peruntukan Lahan Akhir: Menentukan apakah lahan bekas tambang akan direstorasi menjadi kawasan hutan konservasi, area pertanian terpadu, sumber air baku, atau pariwisata geo-heritage.
  • Stabilisasi Geoteknik Void & Danau Bekas Tambang: Merancang lereng batuan yang aman dari risiko longsoran dan memastikan air di dalam danau bekas tambang memenuhi baku mutu lingkungan hidup.
  • Kalkulasi Jaminan Finansial Pascatambang: Menghitung estimasi biaya riil pemulihan lingkungan secara akurat untuk ditempatkan sebagai jaminan perbankan resmi yang diakui Ditjen Minerba.

Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Pascatambang (RPT)

Komponen Dokumen RPT Cakupan Analisis Teknis Output Dokumen Kunci
Profil Wilayah & Rona Awal Topografi, hidrologi, geologi, flora-fauna, dan demografi sosial ekonomi sekitar tambang Peta rona awal & baseline sosio-ekologis
Rencana Tata Guna Lahan Akhir Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Provinsi dan hasil konsultasi publik para pemangku kepentingan Zonasi pemanfaatan lahan pascatambang
Program Pembongkaran Fasilitas Demolisi pabrik pengolahan, bengkel, fasilitas kantor, dan remediasi tanah tercemar hidrokarbon Jadwal pembongkaran fasilitas & pengelolaan limbah
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rincian biaya langsung (perataan tanah, revegetasi) dan tidak langsung (mobilisasi, supervisi) Dokumen usulan dana jaminan pascatambang

Sinergi Keahlian Reklamasi dan Tata Kelola Tambang

Perencanaan pascatambang berjalan beriringan dengan perencanaan reklamasi periodik dan pengawasan operasional tambang. Lengkapi kualifikasi profesional Anda melalui:

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Kapan dokumen Rencana Pascatambang (RPT) harus diserahkan ke Kementerian ESDM?

Dokumen RPT wajib disusun dan diajukan bersamaan dengan dokumen studi kelayakan (Feasibility Study) dan dokumen AMDAL, sebelum perusahaan memulai tahap operasi produksi penambangan.

Apa kriteria peserta yang dapat mengikuti uji kompetensi Perencana Pascatambang BNSP?

Peserta dengan latar belakang pendidikan teknik pertambangan, teknik lingkungan, kehutanan, pertanian, atau geologi dengan pengalaman kerja minimal 2 hingga 3 tahun di bidang pengelolaan lingkungan pertambangan serta memiliki portofolio penyusunan dokumen lingkungan.

Kurikulum

Materi Pelatihan

  • 01Dasar Hukum Reklamasi & Pascatambang: UU No. 3 Tahun 2020 dan Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 Lampiran VI
  • 02Karakterisasi Rona Lingkungan Awal (Baseline Environmental Study) dan Rona Lingkungan Akhir
  • 03Penyusunan Profil Wilayah dan Analisis Tata Ruang Daerah Pasca Operasi Tambang
  • 04Konsultasi Publik dengan Pemangku Kepentingan: Melibatkan Pemerintah Daerah, Masyarakat Adat, dan Akademisi
  • 05Perencanaan Pemulihan Fisik: Penataan Lubang Bekas Tambang (Void Pit), Kestabilan Geoteknik Dinding Pit, dan Manajemen Air Pit
  • 06Perencanaan Program Sosial, Ekonomi, dan Budaya untuk Kemandirian Masyarakat Pascatambang
  • 07Metodologi Penghitungan Dana Jaminan Pascatambang (Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung)
  • 08Penyusunan Format Standar Dokumen Rencana Pascatambang (RPT) Sesuai Pedoman Ditjen Minerba ESDM
  • 09Mekanisme Persetujuan, Perubahan RPT, dan Pelaporan Tahunan ke Kementerian ESDM
  • 10Penyusunan Portofolio Asesmen Mandiri dan Uji Kompetensi Asesor BNSP

Bukti & Rekam Jejak

Legalitas Resmi & Dipercaya Industri Nasional

PJK3 Resmi Kemnaker RI

SKP No. Kep. 5/143/AS.02.04/X/2021 dan lisensi LSP terakreditasi BNSP dengan standar mutu nasional.

Instruktur Praktisi Ahli

Didukung instruktur dari Pusdiklat Migas Cepu, akademisi universitas terkemuka, dan praktisi industri senior.

Dipercaya 70+ Korporasi

Mitra pembinaan K3 Pertamina, Freeport Indonesia, Adaro Energy, Pupuk Kaltim, PLN, Bank Mandiri, dan Vale.

Alumni & Klien:PT Pertamina (Persero)Freeport IndonesiaPT Adaro EnergyPT Pupuk KaltimPT PLN (Persero)PT Bio Farma

Pengembangan Kompetensi

Rekomendasi Sertifikasi & Lisensi K3 Terkait

Untuk melengkapi kualifikasi kerja di industri dan memenuhi kepatuhan regulasi keselamatan kerja, tenaga kerja dan pengawas juga disarankan melengkapi portofolio sertifikasi kompetensi terkait berikut:

Ringkasan

Informasi Pelatihan

KategoriMining
Mode PelaksanaanOnline Zoom
SertifikasiSertifikasi BNSP
Durasi Pembinaan4 Hari
Investasi MulaiRp 6.000.000 / orang
Pendaftaran & KonsultasiVia WhatsApp (Online & In-House)

FAQ

Pertanyaan Seputar Pelatihan & Sertifikasi Perencana Pascatambang Minerba Sertifikasi BNSP

Kapan jadwal pelaksanaan Pelatihan & Sertifikasi Perencana Pascatambang Minerba Sertifikasi BNSP batch terdekat?

Jadwal Pelatihan & Sertifikasi Perencana Pascatambang Minerba Sertifikasi BNSP diselenggarakan secara berkala setiap bulan untuk kelas reguler publik (online via Zoom interaktif maupun tatap muka) serta in-house training di lokasi perusahaan. Hubungi kami via WhatsApp untuk mendapatkan jadwal batch dan silabus terbaru.

Berapa biaya investasi dan apa saja fasilitas pelatihan ini?

Investasi pelatihan Pelatihan & Sertifikasi Perencana Pascatambang Minerba Sertifikasi BNSP mulai dari Rp 6.000.000 / peserta. Fasilitas mencakup sertifikat resmi, modul materi lengkap, pembinaan oleh instruktur senior bersertifikat, dan konsultasi pra-pelatihan.

Apa perbedaan sertifikasi POP, POM, dan POU di pertambangan?

POP (Pengawas Operasional Pertama) ditujukan untuk level pengawas operasional lini depan (foreman/supervisor). POM (Pengawas Operasional Madya) untuk level superintendent. POU (Pengawas Operasional Utama) untuk level pimpinan teknik tambang/KTT.

Apa perbedaan sertifikasi K3 BNSP dan Kemnaker?

Sertifikasi Kemnaker diterbitkan melalui lembaga pelatihan yang ditunjuk Kementerian Ketenagakerjaan RI, umumnya berupa Sertifikat Kompetensi K3 disertai SKP (Surat Keputusan Penunjukan) untuk profesi tertentu seperti Ahli K3 Umum. Sertifikasi BNSP diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, mengacu pada skema SKKNI. Keduanya sah dan diakui secara nasional.

Berapa lama masa berlaku SKP dan sertifikat K3?

SKP (Surat Keputusan Penunjukan) dan sertifikat kompetensi K3 dari Kemnaker umumnya berlaku 3 tahun sejak tanggal diterbitkan, dan dapat diperpanjang sebelum masa berlaku habis. Sertifikat BNSP mengikuti masa berlaku skema sertifikasi terkait, pada umumnya juga 3 tahun. Kami membantu proses perpanjangan via WhatsApp.

Bagaimana cara mengecek keaslian sertifikat K3 secara online?

Sertifikat Kemnaker dapat dicek melalui sistem informasi resmi Kementerian Ketenagakerjaan (TemanK3), sedangkan sertifikat BNSP diverifikasi melalui portal resmi registrasi BNSP / LSP penerbit. Wahana Totalita juga menyediakan fasilitas verifikasi legalitas dokumen.

Baca Juga

Artikel Seputar Topik Ini

Daftar Pelatihan & Sertifikasi Perencana Pascatambang Minerba Sertifikasi BNSP

Hubungi tim konsultan kami via WhatsApp untuk informasi jadwal, syarat administrasi peserta, dan penawaran rombongan korporasi.

Daftar via WhatsApp
Tanya tim kami
WAHANA TOTALITA

Ada yang ingin ditanyakan?

Pilih kebutuhan Anda dan lanjutkan percakapan dengan tim Wahana Totalita di WhatsApp.

Lanjut ke WhatsApp